gan berbeda disampaikanFraksi Partai Demokrat(FPD). Penundaanpemeriksaan pimpinan Banggar dinilai FPD, semakin memicu spekulasi negatifmasyarakat. Menjadi terkesan ada yang ditutupi diBanggar DPR. "Justru kalau misalnya ditunda-tunda semakin banyakspekulasi dan itu bisa merugikan DPR. Kalau tohdipanggil KPK belum tentu salah, masalah bisa selesaisemakin cepat dan semakin baik," ujar Sekretaris FPDDPR, Saan Mustopa. Hal ini disampaikan Saan menanggapi usul Marzukimeminta KPK menunda pemeriksaan pimpinan Banggar.Hal ini disampaikan Saan kepada detikcom, Sabtu(1/10/2011). Menurut Saan, KPK juga memeriksa untuk kepentinganrakyat. Jadi tidak ada alasan DPR meminta KPK menundapemeriksaan Banggar dengan alasan demi kepentinganrakyat. "Toh KPK memanggil itu juga atas namakepentingan rakyat," kritik orang terdekat Ketum PDAnas Urbaningrum ini. PD pun mendorong semua pimpinan Banggar untukmemenuhi panggilan KPK. "Semua warga negara dalamkondisi apapun dimintai keterangan oleh penegakhukum ya harus memenuhi. Apalagi anggota DPR, harusmenunjukkan kepatuhan hukum," imbaunya. Sebelumnya Ketua DPR Marzuki Alie meminta KPKmenunda pemeriksaan pimpinan Banggar DPR. Marzukijuga menyindir kerja KPK. Dia menegaskan upayapembahasan RAPBN itu mempunyai tujuan yang baikdengan sistem yang baik yang ujungnya gunapemberantasan korupsi. KPK pada Senin (3/10) rencananya akan memeriksapimpinan Banggar Tamsil Linrung dan OllyDondokambey terkait kasus Kemnakertrans. KPK ingintahu prosedur anggaran dikeluarkan. Sebelumnyakedua pimpinan banggar itu menolak diperiksa denganalasan apa yang mereka lakukan adalah kebijakan.